Sabtu, 16 Januari 2010

pendidikan gratis model kabupaten Jembrana,Bali






sekedar mau share ni ama agan-agan..


KabarIndonesia - Upaya Kabupaten Jembarana dalam hal pembangunan yang pro-rakyat patut diacungi jempol, lantaran dari data yang disampaikan Yayasan Tifa, yang melakukan penelitian ini di Jembrana adalah daerah yang miskin dan terbelakang dalam hal pendidikan.

Dengan penduduk 221.618 jiwa atau sekitar 63.000 KK,l uas daerah 84.160 Km2, pendapatan asli derahnya tidak lebih dari 200 milyar, daerah ini mampu memberikan layanan sekolah gratis pelayanan, kesehatan gratis, mampu menggerakan sektor riil yang ada di kabupaten Jembrana dengan dana bergulir.


PERTANYAANNYA ADALAH KENAPA JEMBRANA BISA?

Ada beberapa hal yang disebutkan oleh Education Foundation yaitu :

1. Peran besar Bupati Jembrana dalam kepentingan rakyatdengan membangun infrastruktur kerakyatan, yaitu pendidikan, kesehataan dan sektor riil di kabupaten Jembrana.
2. Keseriusan dari Kepala Daerah dan Pemda Jembrana dalam memberantas korupsi, dan menjalankan pemerintahaan sebaik-baiknya dengan anggaran yang ada.
3. Merampingkan jumlah pegawai demi efisiensi, dengan tidak menerima pegawai negeri baru dan tidak mengganti pegawai negeri yang pensiun, maka secara bertahap efesiensi tersebut akan tercapai karena pos pengeluaran dapat diminimalkan.
4. Memberikan penghargaan bagi pegawai-pegawai yang berprestasi, baik berbentuk tunjangan atau yang lainnya.
5. Melibatkan peran aktif masyarakat, dalam hal ini lembaga adat setempat dalam pengawasan sosial masyarakat untuk sektor riil, pembebasaan sekolah melibatkan dewan pendidikan atau komite sekolah dan PGRI setempat.
6. Untuk pembebasan pelayanan kesehatan, Pemda Jembrana melakukan kerja sama dengan asosiasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia dengan mengalokasikan biaya obat-obatan RSUD setempat dengan membayar iuran premi seluruh rakyat Jembrana.

Dengan kata lain, keterlibatan semua pihak, tanggung jawab program tidak hanya terletak di pundak Pemerintah, tetapi juga seluruh rakyat.


KAJIAN KASUS KABUPATEN JEMBRANA

Apakah mungkin diterapkan oleh Pemerintah daerah lainnya di Indonesia? Jika dilihat dengan seksama apa yang dilakukan oleh pemda Jembrana adalah penataan kembali (reshefule) di lingkungan Pemda dengan mengefisienkan dan merampingkan pegawai-pegawai di lingkungan Pemda, dengan tidak menerima CPNS dan tidak mengganti pegawai yang pensiun. Dengan demikian pos pembelanjaan untuk pegawai akan sedikit berkurang dan sanksi bagi pegawai-pegawai yang indisipliner adalah hal yang patut ditiru di daerah-daerah lainnya.

Sebenarnya jika ditinjau lebih jauh mengapa Jembrana mampu dikarenakan peran serta Bupati Jembrana yang serius menangani pendidikan gratis, pengobatan gratis dan menggerakkan perekonomian rakyat dengan mengefisienkan Pos PNS.

Bravo, langkah Konkret Bupati adalah menata ulang jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemerintah daerah Jembrana.

Apakah ini bisa di ikuti oleh seluruh daerah di Indonesia? jawabannya, bisa ya, bisa tidak, karena jika ingin semua daerah bisa seperti Jembrana, harus ada Government Policy, entah dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah) atau Kepres (Keputusan Presiden) yang mengharuskan seperti Jembrana. Karena tanpa didukung policy dari pemerintah pusat akan sangat sulit sekali mencapai tahapan seperti Jembrana, karena tidak bisa dipungkiri lagi kenyataannya, Kepala Daerah lebih menyibukkan diri dengan posisi dan kedudukan mereka karena tidak adanya "Fardhu A'in" melaksanakan sekolah gratis, pelayanan kesehatan gratis dan efesiensi pegawai.

Jika itu benar benar dilaksanakan, maka banyak orang tidak jelas juntrungnya di PNS (tidak memiliki jabatan resmi/pos resmi) di lingkungan pemerintahaan akan "Gusar" karena efesiensi tersebut atau mungkin berapa ribu tenaga PNS yang akan dipensiunkan?

Kelihataannya pemerintah tidak akan menerbitkan Policy tersebut karena beliau-beliau yang duduk di pemerintah pusat masih butuh dukungan dari pihak PNS (karya) sebagai basis dukungan politik, sehingga kesimpulan akhir, sekolah gratis ala Kabupaten Jembrana tidak bisa diterapkan di Indonesia untuk jangka waktu dekat ini dikarenakan tidak semua Kepala Daerah seperti Kabupaten Jembrana.

Dibutuhkan I Gede Winasa yang lain di daerah-daerah Indonesia untuk membentuk program Jembrana kedua. Ibarat menunggu hujan emas dari langit bagi daerah yang tidak ada program, seperti Jembrana karena kepala daerahnya mengidap penyakit "Tuli ala Hindia Belanda", sedangkan sektor pendidikan boleh dibilang sudah "kembang-kempis" menunggu intensitas yang lebih tinggi atau butuh sentuhan "magic" seorang kepala daerahnya dan staff jajaran di bawahnya.

Semoga tulisan ini menjadi pelajaran para bupati yang hendak mencalonkan diri dalam pilkada-pilkada mendatang. Jangan mengumbar janji, tapi penuhi diri dengan prestasi.

Spoiler for serba serbi jembrana:


bupati jembrana,I Gede Winasa



letak daerah



lambang daerahnya


jegog-->>alat musik khas daerah


kantor bupatinya


makepung--->balap kerbau



pura rambutsiwi





sumber :http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2716543

www.wijayafm.blogspot.com